Friday, January 9, 2015

Nikah Sirri Melanggar Hukum Negara

Sumber: http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=229749

Jakarta (Pinmas) —- Pernikahan selain harus dilakukan sesuai ajaran agama, juga harus dicatat oleh petugas kantor urusan agama (KUA). Karena itu nikah sirri bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Nikah sirri merupakan nikah yang bermasalah, melanggar hukum negara,” tandas Dirjen Bimas Islam Machasin menjawab pertanyaan wartawan di ruang kerjanya di lantai 6 Gedung Kementerian Agama Jl. MH Thamrin Jakarta Pusat, Rabu (24/12).

Didampingi Muchtar Ali, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Machasin menjelaskan PP No. 9 tahun 1975 sebagai peraturan tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan bagi penganut Islam dlakukan oleh pegawai pencatat, dengan tata cara pencatatan.

Ditambahkan Machasin,  sebelum ada UU nomor 1 tahun 1974, masalah pernikahan diatur dalam UU No. 22 tahun 1946 yang menyebutkan; perkawinan diawasi oleh pegawai pencatat nikah. “Dalam negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkut paut dengan pendududk harus dicatat, kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya,” jelas Machasin.

“Nikah di bawah tangan atau nikah  sirri adalah pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan petugas pencatat nikah dan tidak tercatat di KUA,” terangnya.

Machasin juga mengatakan, pelayanan pencatatan nikah merupakan salah satu target reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Bimas Islam yang dilakukan melalui pendekatan sistemik.
Ia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan praktik jasa layanan nikah sirri. Pemerintah telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk pelayanan nikah, seperti pembebasan biaya nikah jika dilaksanakan pada kantor KUA pada jam kerja.

Selain itu lanjut Dirjen Bimas Islam, pihaknya melakukan pemantauan pelaksanaan kotak aduan masyarakat di KUA serta sosialisasi alamat pengaduan melalui website http://simkah.kemenag.go.id/dumaskua, sms gateway 08221990000, dan PO BOX 3733 JKP 10037. (ks/mkd/mkd)

No comments:

Post a Comment